Info Lengkap Ketentuan PPPK Penyuluh Agama 2022

Oleh Amiruddin (Abu Teuming)

Penyuluh Agama Islam Non PNS pada KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar

Melalui media sosial, Rabu, 25 Mei 2022, diselenggarakan Dialog Virtual Obrolan Seputar Soal Islam (OBSESI) Episode #139 Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Islam Republik Indonesia, dengan yang diusung "Selamat Datang PPPK Penyuluh Agama Islam."

Momen ini tentu sangat dinantikan oleh 45.000 Penyuluh Agama Islam (PAI) Non PNS di Indonesia. Betapa tidak, hampir setahun lalu, isu PPPK PAI telah beredar, seakan memancarkan secercah cahaya, demi meraup cita dan masa depan mereka.

Agenda penting ini, dimoderatori Lia Wardah, sosok Pengembang Program Penyuluhan. Sementara pemateri, tokoh yang bisa disebut “pemegang otoritas” terhadap PAI di Indonesia, yaitu H Amirulloh SAg MAg, yang menjabat Analis Kebijakan Ahli Muda Subdit Penyuluh Agama Islam. 

Melaui jejaring sosial, Lia Wardah membukan acara, dengan info ringan, namun mendebarkan. 

“Kabarnya ada formasi penyuluh agama Islam” pancing moderator, di hadapan audien virtual.

Wow! 12.247 Formasi PPPK Penyuluh Agama Islam Tahun 2022 >> https://www.abuteuming.com/2022/11/wow-12247-formasi-pppk-penyuluh-agama.html

Tampaknya, ia tak ingin mendahului informan tunggal dan andal dalam hal ini. Demi memecah rasa rindu dan penasaran isu PPPK PAI. Lia memberi ruang dan waktu pada Bang Amir, begitu moderator menyebutnya. 

Saat mendengar dipersilakan Bang Amir, saya sangat bahagia, sebab penulis juga disapa Bang Amir. Namun sedikit berbeda nama belakang, beliau Amirulloh, sementara saya Amiruddin. Tapi jika dimaknai hampir sama, sama-sama memperjuangkan agama Allah. Alenia ini hanya seremoni dan hiburan.

Isu PPPK

Bang Amir, tampak sudah mempersiapkan segala informasi kekinian bagi PAI. Selain tokoh sentral di bidang penyuluh, ia juga terlibat aktif dalam pengusulan PPPK PAI, penetapan kualifikasi, dan terlibat menyusun soal yang akan diberikan, bukan sekarang, tapi saat seleksi PPPK.

Mengawali pembicaraan, Bang Amir menyebutkan, “marhaban PPPK Penyuluh Agama Islam.” Ini penantian panjang dan medebarkan bagi PAI Non PNS se-nusantara. 

Ia tak langsung to the poin, diawali dengan infromasi lama, yaitu jumlah PAI Non PNS di Indoensia 45000 orang. Sedangkan PAIF 5000 orang. Total 50 ribu PAI se-tanah air.

Menurutnya, tahun lalu Kementerian Agama Republik Indoensia (Kemenag) sudah mengajukan formasi Penyuluh Agama Islam ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), sebanyak 45000 orang. Namun yang masuk ke sistem 43.893.

Catat, yang ter-input hanya 43.893. Semoga semua PAI Non PNS masuk dalam jumlah tersebut.

Selanjutnya, Bang Amir mengatakan, kabar baiknya, seleksi PPPK PAI ada tahun ini. Cuma sampai saat ini formasi belum turun dari Kemenpan RI, belum jelas dan pasti. Yang pasti, seleksi akan ada. 

“Jadi semua PAI, persiapkan diri untuk seleksi ini”, tegas pria yang tak asing di mata penyuluh ini.

Ia mengingatkan PAI, ini penting dipahami, bahwa tidak ada pengangkatan PPPK PAI, yang ada hanya seleksi. Jadi harus mampu menaklukkan computer assisted tes (CAT).

Siapa pun yang lulus PPPK PAI, maka akan menempati jabatan dan golongan Penyuluh Ahli Pertama, artinya kualifikasi yang dibutuhkan sarjana (S1).

Khusus bagi S1 Pendidikan, yang pernah, paling sedikit tiga tahun menjadi PAI, dibuktikan dengan SK.  Tapi, tentu harus memenuhi syarat lain sesuai regulasi, baik Kemenag, Kemenpan-RB, dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). 

“Kalau disetujui Menpan, tentu sangat luar biasa,” kata Amirollah memotivasi peserta.

Ia meminta PAI terus berbenah diri dan meningkatkan kinerja, agar kesejahteraan bisa diperjuangkan dan meningkat.

Terkait pertanyaan, setelah seleksi PPPK PAI, masih adakah PAI Non PNS?

Bang Amir menjawab, PAI Non PNS tetap ada, sesuai dengan kontrak hingga 2024. Ke depan. ada tiga jenis PAI di Indonesia, yaitu Non PNS, PPPK, dan PNS.

Tampaknya, Bang Amir tak ingin mengecewakan teman-teman penyuluh, apalagi mereka telah berjuang selama ini, mengabdi untuk negara dan berinovasi demi kemajuan.

“Jangan khawatir tak bisa ikut PPPK, masih ada non PNS hingga nanti ada kebijakan lain,” jelasnya.

Tokoh nasional ini, seakan memahami betul psikologi penyuluh, sehingga informasi yang disampaikan dipadukan dengan angin segar dan info motivasi, supaya audiens tidak tegang dengan informasi konkret tentang PPPK PAI. 

Sejak seleksi PAI Non PNS 2016, ia memahami, mayoritas PAI lulusan pendidikan (S1). Namun, tahun ini seleksi PPPK PAI fokus pada pemilik ijazah non pendidikan, tentu harus bernuansa Islam.

Ia menguatkan informasi, menjadi PNS dan PPPK harus linear dengan jenjang pendidikan. 

“Jika dibutuhkan komputer, maka harus sarjana komputer. Jika dibutuhkan ahli ekonomi, maka mesti sarjana ekonomi,” ungkap Bang Amir.

Jelang akhir obrolan, Bang Amir menegaskan, tahun ini kita tutup untuk PAI Non PNS yang berijazah SPdI, sebab setiap tahun ada ratusan ribu rekrutmen guru. Jadi PPPK ini kesempatan bagi non pendidikan.

Ia berharap, tahun depan ada kebijakan positif, agar PAI Non PNS berijazah SPdI masuk kategori seleksi PPPK, dengan memenuhi syarat lainnya.

Moderator, Lia juga sedikit berkomentar, menengahi, atau paling tidak memberi pencerahan bagi audiens, agar tidak memaksa mendaftarkan jika tidak sesuai kualifikasi. Sebab sejak pengumuman, semua pasti sudah memahami syarat dan ketentuan.

Informasi lain yang mencuat dan tak kalah menarik adalah terkait kenaikan gaji PAI Non PNS, atau UMR. Kata Bang Amir, belum ada informasi kenaikan gaji. Tapi PAI harus semangat jadi penyuluh agama, meskipun belum masuk kategori.

“Namun kita tetap perjuangkan kenaikan honor, demi kesejahteraan,” ujarnya.

Ia menambahkan informasi, sekitar 540 M setiap tahun dikeluarkan negara untuk honor PAI. Anggaran sebesar ini harus ada input untuk negara, misal meningkat kesalehan masyarakat, tercipta kedamaian dalam negara, dan masyarakat hidup sejahtera. 

Bang Amir mengingatkan, teman-teman PAI, selama ini masih main aman, artinya kegiatan masih terbatas di masjid dan masjlis taklim. Belum menyentuh ke hal lain, termasuk ke masyarakat yang membutuhkan informasi keagamaan. Termasuk belum memanfaatkan medsos dengan konten agama yang dibutuhkan publik, dan sebagai bukti kreatifitas penyuluh agama.

“Jika belum keren kerjanya, maka mempersulit PAI menuju PPPK atau PNS,” jelasnya.

Bang Amir memberikan catatan, regulasi menghapuskan SMA untuk mengisi formasi, semua harus S1. Karenanya, PAI harus upgrade kompetensi dan jenjang pendidikan. Penyuluh harus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, termasuk jenjang pendidikan.

“Di bawah S1, mohon maaf sangat,” katanya.

Pada akhir pertemuan, Bang Amir menyimpulkan, apa pun yang terjadi, jangan kendor, tetap semangat, terus sambut hari esok yang lebih indah. Bagi yang sesuai syarat, silakan belajar dan siapkan diri. Tunjukkan kinerja yang keren sebagai PAI. 

Jangan main aman. Bangga lah dengan PAI. Turun ke masyarakat yang tak tersentuh dan memang butuh pendampingan agama. Ketika ada kinerja nyata dan baik, maka kesejahteraan masih bisa diperjuangkan.

Bagi PAI, yang tak bisa ikut PPPK tahun ini, terus bekerja, semoga tahun depan bisa ikut. Ciptakan kekompakan dan bergerak melakukan hal positif. Semangat kibarkan bendera penyuluh agama. 

Penulis merangkul satu argumen Penyuluh Agama Islam di Aceh, Baihaqi. Menurutnya, keputusan syarat mengikuti PPPK PAI dinilai adil, karena PAI yang tidak cukup syarat administrasi masih tetap dilanjutkan hingga 2024, sesuai SK pengangkatan awal.

Menurutnya, PAI memiliki peran sangat strategis di tengah masyarakat, sehingga apa pun status PAI, mudah-mudahan tidak menurunkan semangat kinerja membina umat.

Nah! Bagaimana, apakah tulisan ini dapat memenuhi informasi bagi Anda, terutama PAI? 

Silakan tinggalkan catatan di kolom komentar, sebagai saran dan aspirasi Anda. Semoga tersampaikan dan dibaca pihak berkepentingan.